Dampak Pandemi Perceraian Meningkat, Kanwil Kemenkumham NTB Lakukan Kajian

Mataram NTB - Kanwil Kemenkumham NTB melalui divisi Hukum dan Ham melakukan persentasi hasil kajian SIPKUMHAM wilayah NTB dengan thema Analis meningkatnya Perceraian di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat pada era pandemi serta dampak terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Tak bisa kita pungkiri bahwa Pandemi telah banyak membawa konsekuensi terhadap sendi kehidupan manusia, termasuk kepada perlindungan hak perempuan dan anak. Untuk itu kajian ini berupaya untuk mengangkat persoalan perlindungan hak perempuan dan anak sebagai kelompok rentan akibat pandemi serta tingginya tingkat perceraian.

Hal tersebut disampaikan kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kanwil kementerian hukum NTB Harniati, Kamis 30/09/2021 di kantor Kanwil Kemenkumham NTB, yang dikutip di halaman media sosial Kanwil Kemenkumham NTB.

Menurutnya, hasil dari kajian ini diharapkan akan memunculkan rekomendasi yang nyata serta dapat diimplementasikan guna membantu masyarakat NTB pada khususnya. 

"Saya berharap dengan hasil kajian ini dapat membantu masyarakat terutama disaat kondisi pandemi covid-19, sehingga mampu menghindari terjadinya hal-hal yang berkaitan dengan perempuan dan anak, " tutupnya. 

Sementara itu Direktur InsPIRASI NTB Nurjanah selaku narasumber mengatakan, akibat pandemi ini membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, dan pada dampak sosial khususnya terjadi trend peningkatan perceraian, hal ini juga dipicu oleh tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum yang masih rendah sehingga banyak perceraian yang terjadi tidak melalui secara hukum.

"Dimasa pandemi perceraian itu meningkat, dan kebanyakan kasus perceraian ini tidak melalui secara hukum, sehingga dari sisi perlindungan terhadap itu masih sangat lemah, "pungkas Nurjanah. 

Dan sebagai Panelis yang hadir pada kajian ini Ketua Divisi Penelitian dan Publikasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Muchammadun mengatakan bahwa penelitian ini merupakan produk nyata dari Kanwil Kemenkumham NTB dalam rangka mencari solusi masalah yang tengah dihadapi masyarakat. 

" Semoga hasil kajian ini dapat membantu masyarakat NTB dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang masih kerap terjadi diwilayah ini, "tutupnya.(Adbravo)