Meningkatkan Fungsi Hutan Dan Lahan, Pemerintah Luncurkan Program Mangrove

Mataram NTB - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Dodokan Moyosari melakukan kegiatan Padat Karya Mangrove (PKM) untuk mendukung kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020, dimana kegiatan tersebut dilakukan pemerintah khususnya saat kondisi ekonomi Indonesia sedang kristis karena dihantam pandemi covid-19.

Hal ini disampaikan kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung (BPDASHL) Dodokan Moyosari Ir. Djarot Prihambodo, M P saat ditemui rekan media diruang kerjanya, Jum'at (22/10/2021).

Baca juga: Ketua Asosiasi Perusahaan Alsintan Bela Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo

Terkait adanya lembaga yang beberapa waktu lalu berdemo ke kantor BPASHL NTB yang mengasumsikan adanya penyelewengan  yang dilakukan oleh dinas tersebut tentang pelaksanaan program mangrove yang di kerjakan pada tahun 2020 di wilayah kabupaten Dompu, didepan awak media kepala Balai memaparkan program yang telah dilaksanakan tersebut. 

Baca juga: Kapolsek Borobudur Dampingi Dandim Magelang Panen Klengkeng

Menurut Pak Djarot, sapaan akrab Kepala Balai , bahwa rehabilitasi mangrove yang bertujuan memulihkan Kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan  serta meningkatkan  tutupan hutan mangrove. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 

BPDASHL Dodokan Moyosari pada Tahun 2020 melakukan PKM seluas 400 Ha dengan menggunakan pola intensif dan rumpun berjarak, dimana kegiatan ini  melibatkan 24 kelompok masyarakat beserta anggotanya  dengan jumlah hari orang kerja (HOK) sebanyak 48.162 yang tersebar di 6 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Baca juga: Anggota Komisi IV DPR RI, Renny Astuti: Pemerintah Perlu Upayakan Satu Desa Satu Penyuluh Pertanian

"Jadi program ini nasional dan untuk di NTB ada 6 kabupaten yang mendapat program ini, dan ini program pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi hutan dan lahan, " ungkap Djarot. 

Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Datang ke Cilacap Bahas Kerjasama Pengembangan Kebutuhan Pangan

Lanjutnya, Dana padat karya penanaman mangrove ini dibayarkan langsung ke rekening setiap anggota pokmas sebagai bentuk upah kerja dan kepada kelompok untuk pembelian bahan seperti untuk penyediaan bibit, bambu untuk ajir, dan pelindung tanaman sesuai dengan prestasi kerja dan tata minggu (mingguan atau dwi mingguan) pelaksanaan kegiatan dengan harapan dapat menjadi stimulus perekonomian bagi masyarakat di sekitar ekosistem mangrove dan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional, melalui pemberian kesempatan untuk berusaha dan melakukan aktivitas yang dapat memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat serta ekosistem mangrove.

"Dana dalam pelaksanaan proyek ini langsung dibayarkan ke pokmas melalui rekening bank masing-masing anggota yang besarnya sesuai dengan pencapaian pekerjaannya, jadi pembayaran tidak ada yang melalui kantor kami, semua dibayarkan lewat transfer bank termasuk biaya pembelian bahannya, " jelas kepala Balai Djarot.

Baca juga: Cara Melawan Corona, Tiga Pilar Bersama Petani Jaga Ketersediaan Pangan

Dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan oleh BPDASHL Dodokan Moyosari mendapatkan banyak pernyataan bahwa banyak masyarakat pesisir yang terbantu secara ekonomi dan berharap bahwa kegiatan ini dapat terus dilanjutkan, selain itu juga hasil penanaman mangrove dapat dijadikan alternative untuk mendukung sektor pariwisata yang sedang berkembang pesat saat ini."Tutupnya".(Adbravo)